 |
| Aktivis Pemerhati Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Yan Mangandar Putra |
Mataram,(Beritantb.com) - Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren (ponpes) di NTB mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya Aktivis Pemerhati Perempuan dan Perlindungan Anak NTB.
Aktivis Pemerhati Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Yan Mangandar Putra menyatakan bahwa Kepala Kemenag NTB sudah terlalu sering membuat janji untuk membentuk Satgas Ponpes sejak bulan Juli 2024.
"Namun sampai sekarang janji tersebut hanya omong kosong,"ungkapnya. Kamis,(24/04/2025).
Ia menjelaskan bahwa membentuk Satgas Ponpes itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di ponpes melalui pelatihan dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan.
"Nantinya satgas melibatkan wali santri, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi terkait, serta aparat penegak hukum", ujarnya.
Menurutnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan kekerasan anak di lingkungan pondok pesantren.
"Makanya, sikap tidak konsisten Kepala Kemenag NTB perlu di evaluasi oleh Bapak Menteri Kemenag RI untuk mencopotnya," tuturnya.
Ia mengatakan masalah kekerasan seksual adalah masalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Kasus kekerasan seksual yang seharusnya ditangani secara serius. Apalagi sebagian korbannya adalah usia anak", jelasnya.
Selain Kepala Kemenag NTB, Yan Mangandar Putra menyoroti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB yang tidak memiliki komitmen kuat dan serius untuk memberikan pelindungan kepada anak-anak di Ponpes.
"Kepala DP3AP2KB NTB perlu juga di evaluasi karena acuh terhadap persoalan anak-anak yang menjadi korban. Soalnya anak-anak NTB sebagai penentu masa depan NTB kedepannya", katanya.
Ia menambahkan sepertinya sikap acuh Kepala Dinas DP3AP2KB NTB selama ini juga yang membuat Bapak Gubernur NTB berencana meleburkan Dinas P3AP2KB ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Karena dianggap tidak maksimal dalam berkontribusi untuk memberikan pelindungan kepada perempuan dan anak.
"Hal ini terkonfirmasi dari masih tingginya angka perkawinan anak, terus bertambahnya joki anak yang tewas di pacuan kuda trasional di Bima - Dompu dan masyarakat terus dihadapkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan termasuk ponpes", tutupnya.(Red).
