Ketua RKD: "SASAMBO" Potensi Picu Konflik Kultural

Ketua Rukun Keluarga Dompu (RKD) Pulau Lombok, H. Saiful Insan

Mataram,(Beritantb.com) - Polemik istilah SASAMBO (Sasak, Samawa, Mbojo) ini kembali mencuat usai munculnya pernyataan Karo Ekonomi Setda Provinsi NTB, Nursalim, dalam salah satu pemberitaan media online lokal beberapa waktu yang lalu.

Pernyataannya dalam konteks rencana pembentukkan OPD baru, yakni Dinas Kebudayan, Nursalim mengatakan,"Karena kita akan mencoba angkat kembali kekhasan budaya kita. Yakni Sasak, Samawa, Mbojo (Sasambo)". 

Pernyataan itu sontak mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Sebut saja Ketua Yayasan Kesultanan Dompu (YKD), H. Syaiful Islam. Putra Sultan Dompu yang ke 21, Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, ini menjelaskan, bahwa istilah Mbojo bukan merupakan representasi Dompu. 

"Mbojo dapat saja dimaknai sebagai Bima, tapi tidak dapat dimaknai sebagai Dompu. Karena dalam catatan sejarah dan budaya Dompu tidak ada satupun kami temukan istilah Mbojo. Apalagi Dompu sebagai bagian dari suku Mbojo,"Terang Syaiful.

Begitupun reaksi dari kalangan budayawan, pemerhati dan peminat budaya Dompu yang terpantau dalam beberapa postingan di media sosial. Semua senada dan mengamini pernyataan Ketua Yayasan Kesultanan Dompu (YKD).

Dalam hal tersebut, Ketua Rukun Keluarga Dompu (RKD) Pulau Lombok, H. Saiful Insan, yang kami wawancarai disela sela acara buka puasa bersama RKD , mengatakan, polemik masalah Sasambo ini sebenarnya sudah lama.

 "Sejak mulai dicetuskan jaman pemerintahan TGB-BM. Kami juga sudah menyampaikan beberapa kali keberatan, termasuk pada jaman DR. Zul, kami sampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi, namun istilah ini tetap saja muncul, bahkan sering digunakan oleh pejabat provinsi atau dalam undangan-undangan resmi. Seperti, ada undangan dengan dresscode Sasambo,"katanya. Senin, (24/03/2025)

"Sasambo itu potensi picu konflik kultural,"Sambungnya. Ia memberi masukan kepada pemerintah Provinsi agar jeli melihat isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat agar tidak berkembang menjadi liar dan picu konflik kultural. "Mumpung ini pemerintahan baru, Pemprov harus jeli mengenali isu yang ada ditengah-tengah masyarakatnya. Jangan sampai berkembang dan picu konflik kultural,"tegasnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa pemerintah kedepan diharap lebih perhatian terhadap identitas-identitas lokal. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan, seperti penggunaan istilah Sasambo ini, yang bagi kami orang Dompu tidak saja mengkerdilkan, bahkan mengarah pada meniadakan keberadaan Dompu. 

"Sederhana sajalah, apa sih susahnya kita sebut Sasak, Samawa, Dompu, dan Bima. Kok terkesan dipaksa, kami orang Dompu harus menjadi Mbojo,"Sesalnya.(Red).