 |
| Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Inovasi Data Perencanaan dan Penganggaran Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Untuk Layanan Dasar Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Santika, Mataram, Senin (11/11). |
Mataram,(Beritantb.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Inovasi Data Perencanaan dan Penganggaran Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Untuk Layanan Dasar Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Santika, Mataram, Senin (11/11).
Dalam sambutannya, Miq Gite mengatakan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan dan dapat merusak berbagai aspek kheidupan manusia dan ekosistem diseluruh dunia.
"Beberapa dampak utama dari perubahan iklim, meliputi peningkatan suhu global yang mengakibatkan terjadinya gelomang panas yang ekstrim, kenaikan permukaan laut yang disebabkan pencairan es di kutub sehingga mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir pantai dimana NTB terdapat 403 pulau," jelasnya.
Miq Gite juga mengatakan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang terdampak, untuk berfikir kedepan lebih sistematis, mendasar sehingga mampu menghadapi perubahan iklim.
"Sekita 42 persen pendudukan NTB berada di daerah pesisir, yang paling terdampak dalam perubahan iklim, mulai dari layanan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar, semua itu perlu dipersiapkan dan direncanakan sebai - baiknya, sehingga kepentingan - kepentingan multi stakeholder sperti DLHK NTB, PUPR NTB dan sebagainya," imbuhnya.
Pemerintah Daerah juga terus konsisten dalam merespon fenomena tersebut, dengan melaksanakan mitigasi atas perubahan iklim, seperti melakukan transisi energi terbarukan, memperluas pemanfaatan tenaga surya untuk sumber listri, memperluas dan memperbanyak pembangunan microhidro," ungkapnya.
Sementara itu, Mega Kapoor selaku Policy and Advocacy Director SKALA mengatakan bahwa Program SKALA berfokus pada 4 elemen strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, yaitu Pengelolaan Keuangan, Standar Pelayanan Minimal, Penguatan Perencanaan, Pengarahan dan Evaluasi berbasis Data dan Analisi, Pengaruh Getsy, Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial.
"SKALA bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama tingkat nasional dan daerah, wilayah perioritas sekala mencakup NTB, Aceh, NTB, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
Ia menjelaskan bahwa untuk memenuhi layanan dasar yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim, dibutuhkan program yang inovatif, berbasis data yang akurat, terbaru dan terintegrasi.
"Kami percaya bahwa NTB bisa memprediksi potensi bencana dengan lebih akurat, mampu memberi peringatan dini dan memastikan pelayanan dasar tetap berlangsung disaat terjadi bencana," ungkapnya. (Kmf)
